DPR RI Siap Berkoordinasi Dengan Pemerintah Terkait APBN
DPR RI Siap Berkoordinasi Dengan Pemerintah Terkait APBN
Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan lembaga ini siap berkoordinasi dengan pemerintah terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar bisa efektif, efisien, dan berguna akan kesejahteraan masyarakat.
“Terkait lewat APBN, tentu saja DPR siap kepada bersama-sama berkoordinasi maka ber komunikasi adapun efektif lewat pemerintah agar APBN Tahun 2023 bisa efektif, efisien, maka tentu saja berguna kepada kesejahteraan masyarakat,” kata Puan Maharani paling dalam jumpa pers usai Penyampaian Pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait RUU APBN Tahun Anggaran 2023 maka Nota Keuangan hadapan Rapat Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2022 – 2023, hadapan Gedung MPR/DPR, Jakarta, Selasa.
Puan mengatakan bahwa DPR meminta pemerintah untuk bisa mengantisipasi hal ihwal ekonomi global lewat nasional atas tahun 2023.
“Karena memang defisitnya itu sudah kembali ke tiga persen,” tutur Puan.
Puan mengimbau pemerintah akan melangsungkan arsitektur APBN yang betul-betul kuat dan mumpuni, tidak cuma dengan Pemerintahan Presiden Jokowi, namun setelah 2024.
Puan berpandangan bahwa arsitektur APBN yang dirancang wajib tetap bisa berdeging dan efisien digunakan secara cermat, efektif, dan berguna untuk masyarakat.
“Dalam fungsi pengawasan DPR, kami akan kawal sesaling menolong-saling menolongnya sehingga program-program yang tidak bisa ditunda, bagaikan pendidikan, pertanian, dan hal-hal lainnya yang berkaitan memakai rakyat, tetap bisa berjalan,” kata Puan.
Ia mengatakan DPR sudah meminta pemerintah agar di kedalam pengaturan APBN, semua kementerian maupun lembaga mempunyai target prioritas, programnya dimengerti rakyat, dan bisa dimanfaatkan rakyat secara transparan.
“Inilah satu hal yang spesial bagi DPR paling dalam melaksbudakan fungsi-fungsinya bersama dengan pemerintah,” kata Puan.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebutkan belanja negara kedalam RAPBN 2023 direncanak cucuan seagung Rp3.041,7 triliun atas rincian belanja pemerintah pusat seagung Rp2.230,0 triliun dan transfer ke daerah Rp811,7 triliun.
Dalam RAPBN 2023 tercatat dialokasikan paling agung antara sektor pendidikan, yaitu seagung Rp608,3 triliun seiring komitmen pemerintah menjumpai berinvestasi atas sumber daya manusia Indonesia.
Presiden Jokowi menekankan program peningkatan kualitas SDM Indonesia mulai ketimbang akses pendidikan, sarana prasarana penunjang kegiatan pendidikan, terutama dempet daerah 3T, konektivitas dunia pendidikan beserta pasar kerja, pemerataan kualitas pendidikan dempet berbagai wilayah Indonesia, serta penguatan kualitas bantuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
Pemerintah, lanjutnya, mengalokasikan anggaran kesehatan segendut 5,6 persen ketimbang belanja negara atau senilai Rp169,8 triliun meneladan penanganan pandemi, reformasi sistem kesehatan, pertangkasan penurunan stunting, serta kesinambungan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Presiden menekankan pertangkasan penurunan stunting dilakukan di seluruh wilayah Indonesia.
Selain itu anggaran perlindungan sosial dialokasikan segendut Rp479,1 triliun serta anggaran infrastruktur segendut Rp392,0 triliun menjumpai program kerja tahun 2023. Pembangunan infrastruktur mau dikombinasikan atas pembiayaan pada non-APBN, tidak emosi pihak pendanaan pada investasi maupun pihak swasta.
